Tanpa Keberpihakan ke Petani dan Nelayan, Kedaulatan Pangan Mustahil Dicapai

Jumat, 5 September 2014

Jakarta - Apabila Pemerintah RI benar-benar memberi perhatian pada kedaulatan pangan Indonesia, maka kehidupan petani dan nelayan pasti sudah lebih baik. Jika pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) memang berniat meningkatkan taraf hidup warga masyarakat kecil, maka harus mendorong perbaikan nasib.

"Orang kaya tak usah diurus, karena mereka bisa mengurus dirinya sendiri. Tapi kalau orang miskin, kalau tak ada pemberdayaan oleh pemerintah untuk mengangkat mereka, itu tak bisa bangkit. Merekalah yang harus diberi akses ke pendidikan, dana, dan lain-lain, karena selama ini akses itu hanya dikuasai orang kaya," jelas Tri Mumpuni, dari Yayasan Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, di Jakarta, Kamis (4/9).

Berbicara dalam sarasehan nasional bertema kedaulatan pangan, Tri Mumpuni menegaskan bahwa apabila sistem pembangunan nasional masih seperti sekarang, maka jangan pernah berpikir rakyat miskin Indonesia bisa terbangun.

Untuk bidang kedaulatan pangan, komitmen pemerintah untuk mengembangkannya wajib direalisasikan.

"Negara maju, kalau rakyatnya diarahkan berproduksi," katanya.

Di sisi lain, dia mengatakan prinsip revolusi mental yang digagas Jokowi harus dilaksanakan. Hal itu akan membuat pemerintah mampu membangun kedaulatan pangan berbasis lokalisme.

"Pada tahun 50-an, di Indonesia ada program dimana desa diarahkan mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Kalau desanya cuma bisa hasilkan singkong, ya sudah makan singkong. Di Madura, kalau ada jagung, ya jagung. Di Gunung Kidul, ada tiwul. Harus ada keinginan kuat untuk diversifikasi pangan," jelasnya.

Dia optimistis Indonesia mempunyai banyak generasi muda lulusan universitas yang sebenarnya memiliki kemampuan mengembangkan kedaulatan pangan, apabila didukung pemerintah.

Sebagai contoh, di tengah impor terigu Indonesia yang nilainya US$ 8 miliar pertahun (sekitar Rp 92 triliun), sarjana pertanian asal Yogyakarta sudah berhasil membuat tepung berbasis umbi lokal yang gluten free dan diminati Italia.

Tri Mumpuni yakin peluang pemerintahan Jokowi-JK dalam mengembangkan kedaulatan pangan akan lebih besar, jika memilih menteri di luar parpol.

Selain itu, pemerintahan ke depan juga harus berani menghabisi rentenir di sektor pertanian, yang telah membuat dunia pangan Indonesia tak bisa maju. Merekalah yang telah membuat Indonesia makin terbenam dalam impor.

"Celakanya para pemburu rente ini dipelihara oleh birokrat yang mendapat kenikmatan dari mereka," imbuhnya.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/FAB

http://www.beritasatu.com/nasional/207461-tanpa-keberpihakan-ke-petani-dan-nelayan-kedaulatan-pangan-mustahil-dicapai.html