Perlu Dibentuk Menko Kedaulatan Pangan dan Energi di Kabinet Jokowi-JK

Minggu, 3 Agustus 2014

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bara Jalan Perubahan optimistis Kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) akan lebih ramping dan efektif serta efisien, dengan mengorganisasi Kementerian berbasis Produksi dan Pemanfaatan SDA dengan Kelembagaan pendukungnya menjadi terpadu dalam satu atap.
Menurut Gideon Wijaya Ketaren, salah seorang presidium Bara Jalan Perubahan, pembangunan kehutanan jangan lagi berorientasi "penjualan" lahan pada korporasi. Namun lebih kepada orientasi produksi tanaman "timber dan non timber" dengan lebih memberdayakan masyarakat petani di sekitar hutan, apalagi merampas hak-hak masyarakat adat.
Artinya, sektor On Farming serahkan pada petani dan korporasi dengan kapitalnya yang besar boleh difokuskan pada sektor Off Farm (hilirisasi). Sehingga pengelolaan dimaksimalkan ke dalam direktorat jenderal kehutanan dan perkebunan (dirjen depthutbun) dibawah kementerian pertanian.
Pengelolaan kegiatan konservasi dan pelestarian ekosistem hutan dan DAS dapat dikelola dalam satu Kementerian LH dan KA (Lingkungan Hidup dan Konservasi Alam). Sedangkan Ditjen Plannologi sangat tepat dikelola dalam Kementerian Agraria dan Pertanahan.
Menurutnya, kegiatan produksi ini harus didukung oleh pengelolaan kelembagaan tani, nelayan, masyarakat sekitar hutan yang nantinya secara praktis dikelola dalam Kementerian Koperasi dan UKM serta didukung oleh Kementerian Sosial dan Pembangunan Desa yang lebih berorientasi pada partisipasi rakyat.
"Program-program sektoral yang sering overlaping saat ini akan otomatis mampu dieliminir dengan baik. Lalu kementerian ESDM yang sering konflik dalam penguasaan lahan serta Kementerian perikanan dan kelautan serta pemberdayaan pulau terluar dapat bersinergi secara maksimal didalam Kemenko Kedaulatan Pangan dan Energi ini nantinya," menurut GWK.
Jika perlu, tandas dia, dibentuk kementerian industri agraris (pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kayu dan non kayu) yang terpisah dari kementerian industri non agraris. Hal ini bertujuan agar jelas dimata rakyat guna dan manfaat sektor pertanian dan SDA ini, bukan hanya memandang income pertanian itu dari export CPO saja.
"Tapi ada komoditi lain yang juga menarik untuk dikembangkan," tegas GWK.
Dengan Menko Kedaulatan Pangan dan Energi bisa menfokuskan diri pada koordinasi kementerian. Yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Maritim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Konservasi Alam, Kementerian Agraria dan Pertanahan, Kementerian ESDM, Kementerian Koperasi, UKM, Kementerian Sosial dan Pembangunan Desa, dan Kementerian Industri Agraris (Pupuk, Bibit dan Pasca Panen).
"Dengan konsep ini kami yakin Indonesia sebagai eksportir utama produk pangan dan pertanian secara luas nantinya, serta bukan mustahil Nusantara ini mampu menjadi Lumbung Pangan Dunia," tambah Handoko, salah satu Presidium Bara Jalan Perubahaan.(*)

http://www.tribunnews.com/nasional/2014/08/03/perlu-dibentuk-menko-kedaulatan-pangan-dan-energi-di-kabinet-jokowi-jk