Senin, 13 April 2015
Tanjungpinang – Kebijakan pusat yang menutup keran impor beras mulai berdampak buruk bagi masyarakat pesisir, dan perkotaan di Kepri. Pasalnya barang komoditas ini sekarang sulit ditemukan oleh warga setempat terutama di wilayah pesisir di Kepri.
Mantan anggota DPRD Bintan, Endi Maulidi, minta kepada pemerintah daerah, serius menangani krisis beras di Kepri. Laporan dari warga yang ia terima, daerah-daerah pesisir di Kepri, mulai kesulitan menemukan komiditas beras ini. Meskipun ada, tapi harganya sudah melampung tinggi.
”Kasihan warga kita yang tinggal di hinterland. Kita saja yang tinggal di perkotaan, merasakan kalau harga beras mulai naik,” kata Endi Maulidi kepada Tanjungpinang Pos, kemarin.
Ia minta kepada Pemprov Kepri, pemerintah daerah seluruh kabupaten/kota, menemui menteri terkait, agar keran impor beras khusus di Kepri diberikan kekhususan. Kalau tidak, dalam waktu dekat ini, beras ilegal pasti marak beredar, malah sangat merugikan negara.
”Keran impor beras saja dibuka masih banyak penyeludupan beras, apalagi kalau sudah ditutup seperti sekarang ini, malah merajalela penyelundupan beras,” tegasnya.
Menurutnya, beras impor asal Malaysia, Thailand, Vetnam baiknya diberikan kebijakan khusus untuk buka krannya dimpor khusus di Kepri. Cuma, yang perlu diawasi, setelah beras berada di Kepri, jangan sampai ganti baju (ganti karung) kemudian dibawa ke luar daerah di Kepri. Modusnya, yang mestinya hang harus diawasi.
Pihak yang berwajib, mestinya terus meningkatkan pengawasan, saat kran impor dibuka untuk Kepri, jangan sampai kran impor ini merembes sampai ke daerah Sumatera maupun ke Pulau Jawa, karena beras ini murah.
Masyarakat di Kepri sudah terbiasa dengan beras impor, sebab dari zaman neneknya sampai sekarang, masih tetap makan beras impor,meskipun ada beras bulog.
Kenapa kran impor beras teap dibuka, karena beras lokal tidak mencukupi untuk dikonsumen masyarakat. Untuk mendatangkan beras lokal misalnya dari Pulau Jawa, pasti harganya sudah cukup tinggi, karena biaya transportasi laut dan udara ke Kepri cukup tinggi. Harga beras impor juga lebih murah dibandingkan beras lokal yang didatangkan dari Pulau Jawa.
”Sekali lagi kita minta pemerintah daerah ke Jakarta, minta agar kran beras tetap dibuka, tinggal pengawasan yang harus ditingkatkan. Kalau tidak warga kita bakal kelaparan,’ bebernya.
Wakil Ketua DPRD Lingga H Kamaruddin Ali, warga Lingga terutama daerah pesisir mulai menjerit, karena harga beras mulai naik, stok beras di pasaran mulai menipis.
”Lingga bukan daerah penghasil padi, kenapa kran impor ditutup. Mestinya Kepri dikhususkan untuk kran impor, tapi harus dibatasi, jangan sampai merembes ke daerah lainnya,” harapnya.
Sebagai wakil rakyat, sudah banyak pengaduan yang masuk, kalau stok beras di pasaran sudah menipis, paska larangan impor beras oleh pemerintah pusat.
”Kalau tidak ditangani cepat oleh Pemprov Kepri dan Pemkab Lingga, bisa-bisa warga kami kembali maka sagu, sebagai makanan utama saat makan pagi, siang dan malam,” bebernya. Agar krisis beras di Lingga berakhir, ia minta kepada Bupati Lingga, H Daria terus berkoordinasi dengan Pemprov Kepri dan Kementerian terkait. (ABAS)
http://www.tanjungpinangpos.co.id/2015/116055/keran-impor-beras-tutup-ilegal-marak/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar