Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah dinilai tak memiliki instrumen khusus untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok di lapangan. Hal ini menjadi masalah ketika Indonesia memasuki musim-musim tertentu seperti bulan Ramadan. Karena budaya yang ada, harga pangan akan selalu naik kala hari besar tiba.
"Kenapa harga beras enggak bisa dikendalikan? Karena kita enggak punya institusi pangan yang kuat," kata Anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo pada program Bincang Pagi Metro TV, Minggu (31/5/2015).
Firman menjelaskan, harga pangan terkhusus beras yang tak terkendali juga diakibatkan karena kebijakan pemerintah. Akibatnya, kini mekanisme harga dipegang oleh pasar yang tak terelakkan oleh pemerintah sendiri.
"Sekarang, kebutuhan pangan nasional masih diserahkan pada mekanisme pasar, maka pelaku swasta yang mengendalikan. Jadi Bulog enggak bisa apa-apa," kata dia.
Sebenarnya masalah tersebut bisa diatasi dengan dengan membentuk lembaga yang mengatur pangan. Atau dengan dengan meningkatkan peran Bulog untuk mengatur harga barang.
"Masalahnya sekarang Bulog beda, Bulog sekarang sekarang orientasinya cari keuntungan. Bulog enggak bisa berbuat apa-apa karena terkait Inpres," kata politikus Golkar itu.
Serupa dengan Firman, Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati juga menyayangkan absennya institusi untuk melakukan penjagaan harga pangan. Sehingga, lanjut Enny, masih terjadi kesenjangan harga yang jauh antara petani, pedagang dan konsumen.
"Tetapi sekarang yang jadi pertanyaan adalah untuk menyediakan ke konsumen yang sayangnya lebih didominasi dari para pedagang yakni pasar. Ini terjadi lack. Bagaimana sekarang ada instrumen pemerintah, bisa mengabsorb. Dulu bulog punya fungsi stabilitator harga, sekarang tidak," imbuh Enny.
Diketahui sekarang di beberapa pasar di Jakarta harga beras sudah mulai merangkak. Untuk jenis harga beras yang biasanya sekitaran Rp7 ribu kini sudah menjadi Rp8 ribu. Pemerintah diminta untuk menindaklanjuti kenaikan harga ini.
SUR
Tidak ada komentar:
Posting Komentar