HKTI : Kedaulatan Pangan, Bukan Ketahanan!

Jumat, 27 Juni 2014

Ketua Harian HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Sutrisno Iwantono meminta kepada calon presiden Prabowo dan Jokowi untuk tidak lagi memakai istilah “Ketahanan Pangan”. Dia menilai bahwa ketahanan pangan mempunyai arti bahwa negara harus mencukupi kebutuhan pangan warganya, sehingga apabila stok pangan kurang maka negara boleh melakukan impor.

Dalam lansiran halaman di detik.com Sutrisno menegaskan, “Seharusnya yang lebih tepat adalah kedaultan pangan, dimana kebutuhan dicukupi dari dalam negeri”. Dalam upaya mencapai kedaulatan pangan, Sutrisno menyarankan 5 hal kepada calon pemimpin masa depan demi terwujudnya kedaulatan pangan.

Pertama, pemerintah harus memberikan subsidi pupuk pada petani. Pasalnya, selama ini subsidi pupuk tidak pernah sampai ke tangan petani yang berakibat tingginya biaya operasional yang ditanggung petani karena memilih membeli pupuk tak bersubsidi. Alasan ini pula yang menyebabkan generasi muda Indonesia tidak memilih menjadi seorang petani yang berperan terhadap kedaulatan pangan Indonesia karena adanya pandangan bahwa petani tidak mempunyai kesejahteraan yang jelas.

Kedua,pembangunan irigasi. "Misalnya akan membangun irigasi untuk pengairan 500 ribu hektar sawah, itu sudah konkret. Jangan dulu bicara mencetak sawah baru”, Sutrisno menimpali. Hal ini sangat logis, walaupun pemerintah membuka sawah baru untuk petani namun jika irigasinya tidak tersedia mana mungkin bisa ditanami?

Selanjutnya ialah adanya pemberian subsidi bunga kredit usaha tani. Hal ini penting, jangan sampai petani terlibat peseteruan dengan penagih karena tidak mampu membayar bunga atas pinjaman yang diterimanya. Hal ini mengingat, petani itu hanya memiliki keuntungan yang tipis, sebab harga pangan mesti disesuaikan sama keinginan pemerintah. Pendapatan yang diterima petani juga harus dibagi rata antara kebutuhan hidup, membeli bibit dan pupuk, membayar hutang dan bunganya. Dengan pemerintah mau untuk mensubsidi bunga pinjaman maka beban petani akan terasa lebih ringan.

Keempat, member peran utama kepada koperasi untuk mendistribusikan pupuk dan pestisida. Kelima member peran utama kepada koperasi untuk memasarkan hasil produksi pertanian. Selama ini, koperasi simpan pinjam hanya bergerak dalam memutar uang yang diterima dari anggota koperasi. Dengan memberi peran tambahan kepada koperasi tani seperti distribusi pupuk / pestisida serta memasarkan hasil produksi, koperasi bisa menghasilkan pendapatan lebih yang pada nantinya akan membantu menguatkan keuangan para anggotanya.

Kelima, kedaulatan energy harus integral (tidak terpisahkan) dengan sector pertanian. Kedaulatan energi harus diwujudkan dengan pengembangan energy terbarukan. “Energi terbarukan yang rama lingkungan, jangan lagi bergantung pada energy fosil. Misalnya pengembangan pohon jarak, harus ada target yang pasti. Ini sudah 10 tahun kita bicara soal jarak,” tegas sutrisno.

Sutrisno juga menambahkan, biogas dari kotoran ternak juga bisa dikembangkan sebagai sumber energy. Dia pun mencontohkan seperti daerah Pasuruan (jawa Timur) dimana terdapat 5000 petani mengembangkan biogas sebagai sumber energy di desa mereka. “Mereka tidak perlu lagi membeli minyak tanah atau listik,” ujarnya. Sumber detik.com

http://www.arenakarier.com/berita/hkti--kedaulatan-pangan-bukan-ketahanan