Presiden Terpilih Diharapkan Pro Pertanian dan Kelautan

Kamis, 19 Juni 2014

PEKANBARU-Serikat Petani Indonesia (SPI) berharap presiden terpilih dalam suksesi Pilpres 2014 agar lebih serius menggiatkan pembangunan pertanian dan kelautan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi pengangguran di tanah air.

"Pengganguran di Indonesia sebagai persoalan besar, termasuk rakyat yang setengah menganggur yang jumlahnya mencapai 40 juta jiwa itu. Jumlah orang miskin dan hampir miskin mencapai 100 juta jiwa," kata Pengurus SPI M. Riza Damanik dalam keterangannya diterima Antara Riau, Rabu.

Ia menyatakan tingkat ketergantungan rakyat terhadap impor pangan dan energi terus meningkat.

Menurut Riza, tingginya jumlah pengangguran lebih akibat cenderungnya pemerintah mengadopsi kebijakan liberalisasi ke dalam praktek pembangunan Indonesia yang sekaligus berdampak mengendurnya kedaulatan dan daya saing bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, katanya, pemerintah Indonesia kedepan harus memiliki visi dan aksi kerja nyata dalam membangun dan mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia, dalam kerangka pembangunan pertanian dan pedesaan secara keseluruhan diantaranya yakni meredistribusi 9,2 juta hektar lahan bagi petani dan menyelesaikan konflik-konflik agrarian yang terjadi akibat pola pembangunan selama ini.

"Pemerintah ke depan harus membangunan infrastruktur pedesaan terutama irigasi dan akses transportasi, mengutamakan petani dalam pengembangan dan penguasaan benih, peningkatan kemampuan petani dan penguatan organisasi tani dengan pola hubungan pemerintah yang semakin jelas dalam bergotong royong membangun negara," katanya.

Selain itu mengalokasikan anggaran yang cukup guna mengembangkan riset dan penerapan tehnologi tepat guna bagi pertanian dan pedesaan, peningkatan akses modal bagi petani serta merevitalisasi pasar tradisional dan sistem perdagangan di daerah pedesaan.

Ia memandang bahwa dalam rangka mengokohkan agenda "laut sebagai jalan kesejahteraan Indonesia", diperlukan penyediaan 10 juta lapangan kerja baru, mendukung penyediaan pangan berkualitas, meningkatkan kontribusi ekonomi perikanan hingga lima kali lipat, dan mengurangi kemiskinan.

Oleh karena itu Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengusulkan juga empat agenda prioritas pemerintah harus tegas mencegah dan menghentikan pencurian ikan dengan strategi kesejahteraan. Yakni, menggeser 1.000 armada perikanan rakyat dengan bobot 50-100 GT menangkap di ZEEI (12 - 200 mil) dan laut lepas.

"Selain mempersempit kegiatan pencurian ikan, langkah ini dapat memberikan ruang lebih kepada nelayan kecil dan tradisional untuk menangkap ikan di perairan kepulauan (<12 mil) tanpa harus bersaing dengan kapal-kapal besar," katanya.

Disamping itu pemerintah lebih fokus membangun pelabuhan perikanan rakyat di wilayah timur Indonesia sebagai upaya distribusi kesejahteraan dan memperkuat sistem logistik hulu-hilir nasional. Sebab faktanya, 80 persen pelabuhan perikanan ada di wilayah barat Indonesia, industri pengolahan ikan terpusat di Pulau Jawa, sedang bahan baku atau kekayaan ikan melimpah di kawasan timur Indonesia.

Pemerintah juga perlu merevisi UU No.1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil untuk mereduksi semangat privatisasi dan komersialisasi, termasuk mengurangi keterlibatan asing dalam pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia.

Menyediakan layanan-harian harga ikan di setiap provinsi guna memastikan nelayan dan petambak mendapat harga jual ikan yang menguntungkan. Sekurang-kurangnya untuk 18 jenis ikan yang diproduksi dan dikonsumsi rakyat Indonesia.

"Ke depan harga ikan tidak boleh lagi semena-mena ditentukan oleh tengkulak maupun perusahaan nakal, dan pentingnya mereformasi lembaga keuangan nasional dan memfasilitasi penguatan koperasi nelayan guna mendukung modal usaha perikanan rakyat, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran," katanya. (*/hrb)

http://www.investor.co.id/home/presiden-terpilih-diharapkan-pro-pertanian-dan-kelautan/87523