Kemandirian Pangan

Jumat, 23 Mei 2014

“Angin segar” diembuskan pasangan calon presiden (capres) Joko Widodo dan calon wakil presiden (cawapres) Jusuf Kalla (JK). Mereka berjanji, jika menang dalam pemilihan presiden 9 Juli mendatang, akan mewujudkan program pembangunan kemandirian pangan dan pengurangan angka pengangguran. Hal itu diungkapkan JK saat menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pemenangan Gabungan Jokowi-JK di kantor DPP Nasdem, Jakarta, Rabu (21/5).

Menurut JK, kemandirian bangsa merupakan capaian akhir yang akan ditempuh melalui kemajuan pembangunan di seluruh bidang. Untuk itu, pemerintahan ke depan harus mampu mengembalikan Indonesia pada fitrahnya sebagai negara agraris dan maritim. Tanpa mengabaikan sektor-sektor lainnya, bidang pertanian memang menjadi salah satu hal yang mesti dan mendesak dibenahi bangsa ini untuk masa mendatang. Hal itu didasari hampir sebagian besar masyarakat kita bergantung pada produk pertanian.

Ironisnya, dan ini fakta, sebagian produk pangan kita diperoleh dari luar alias impor, mulai dari bawang, cabai, kedelai, hingga garam. Oleh sebab itu, kemandirian pangan sangat penting agar bangsa Indonesia tidak bergantung pada impor yang setiap tahun selalu meningkat. Untuk itu, kebijakan pemerintah dalam pertanian mesti berpihak pada petani. Persoalan pangan harus menjadi perhatian pemerintahan mendatang supaya bisa memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia yang jumlahnya terus bertambah.

Meningkatkan produksi pangan dan industri nasional penting dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif pertumbuhan ekonomi yang selama ini lebih banyak ditopang konsumsi impor. Meski dalam lima tahun terakhir ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 6 persen, pertumbuhan tersebut tidak mencerminkan perekonomian Indonesia secara riil, sebab mengandalkan impor. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu menjadi milik negara eksportir.

Dampak lanjutannya, pertumbuhan bakal menyusut, bahkan menjadi minus, manakala negara kehabisan anggaran untuk belanja barang impor. Situasinya akan kian berat, seperti yang terjadi di Yunani dan Spanyol, karena pemerintah mengandalkan utang untuk konsumsi barang impor tersebut. Pertumbuhan ekonomi semestinya bisa berkualitas apabila didorong oleh kenaikan investasi, khususnya di sektor riil, yang menyerap tenaga kerja tinggi, seperti usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta industri pertanian dan perikanan.

Kalau penyerapan tenaga kerja tidak banyak, pertumbuhan ekonomi 6 persen itu semu karena hanya didorong oleh konsumsi, bukan investasi. Untuk itu, sekali lagi, pemerintahan mendatang mesti segera membangun kemandirian produksi pangan dan perindustrian nasional. Langkah konkretnya, barangkali untuk merangsang kemandirian pada industri untuk kebutuhan pokok masyarakat, seperti sandang, pangan, dan papan, pemerintah harus membebaskan segala macam pajak dan biaya-biaya yang membebani perusahaan agar menekan biaya produksi dan ekonomi biaya tinggi.

Misalnya, ada insentif dari pemerintah untuk mendorong tumbuhnya industri nasional. Konsumsi mayoritas berasal dari impor, termasuk impor pangan yang mencapai 100 triliun rupiah setahun. Bahkan, kini, Indonesia menjadi importir pangan terbesar dunia. Impor yang sangat melimpah juga mengakibatkan neraca perdagangan Indonesia pada 2012 defisit, berbarengan dengan defisit transaksi berjalan. Tentu untuk menciptakan kemandirian pangan bukanlah perkara mudah. Penambahan lahan untuk pangan, misalnya, harus ditindaklanjuti di tingkat operasional.

Tetapi, kondisi teknis di lapangan memang tidak mudah untuk mencetak sawah baru. Selain kendala teknis, selama ini komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk memprioritaskan persoalan pangan masih kurang. Rata-rata pemda hanya mengalokasikan dana APBD untuk sektor pertanian dan pangan hanya 2,5 persen. Jika dibandingkan dengan Vietnam dan Thailand, angka luas lahan dan panen di Indonesia masih tertinggal karena memang keberpihakan pemerintah terhadap pangan masih rendah.

Oleh sebab itu, kita berharap komitmen Jokowi-JK untuk mewujudkan kemandirian pangan bukan sekadar slogan. Komitmen itu mutlak harus diwujudkan jika kita ingin menjadi bangsa yang berdaulat dan mandiri secara ekonomi. n

http://www.koran-jakarta.com/?12553-kemandirian%20pangan