Jumat, 9 Mei 2014
TEMPO.CO, Jakarta - Kelangkaan pupuk bersubsidi terjadi merata di seluruh Indonesia. Berkurangnya pasokan pupuk membuat harganya melonjak. Menurut Ketua Umum Kelompok Kontak Tani Andalan (KTNA), Winarno Tohir masalah ini sebenarnya sangat mudah diselesaikan.
"Tinggal tambah saja subsidi pupuk, harganya juga harus dinaikkan," kata dia saat dihubungi Tempo, Jumat, 9 Mei 2014. Tapi sayangnya, Winarno mengimbuhkan, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah enggan mengurusi masalah pupuk karena mereka lebih sibuk mengurusi pemilu.
Ia menjelaskan, permintaan pupuk bersubsidi di pasaran mencapai 9,2 juta ton per tahun. Sedangkan PT Pupuk Indonesia hanya sanggup menyediakan 7,8 juta ton pupuk subsidi. Menurut Winarno, kelangkaan terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di Pulau Jawa. "Karena pemakaian paling banyak di Jawa," ujarnya.
Dikatakan Winarno, bila pemerintah tetap tidak mau menambah jumlah pupuk subsidi, maka pihak petani akan sangat dirugikan. Bahkan, kemungkinan akan mengakibatkan krisis hasil pertanian, seperti padi, palawija, dan hortikultura.
Apalagi, pada bulan Juli hingga Agustus mendatang diperkirakan Indonesia akan mengalami kemarau kering. "Sekarang sudah masuk musim tanam, jadi petani harus menyegerakan penanaman varietas jangka pendek supaya tidak kesulitan saat kemarau kering," ujar alumnus Institut Pertanian Tanjung Sari, Sumedang itu.
Kemarin, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengungkapkan bahwa pemerintah masih menunggak pembayaran subsidi pupuk sebesar Rp 16,7 triliun kepada PT Pupuk Indonesia selama 2012-2013. Tunggakan ini membuat arus kas perseroan terganggu.
http://www.tempo.co/read/news/2014/05/09/090576552/Pupuk-Langka-Petani-DPR-Pemerintah-Sibuk-Pemilu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar