Selasa, 04 Agustus 2015
Pemerintah diharapkan meningkatkan tingkat kesejahteraan petani dengan menutup keran impor.
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah tidak menjadikan fenomena ekstrem El Nino sebagai alasan untuk membukan keran impor beras. Pasalnya, langkah impor hanya menimbulkan masalah baru di dalam negeri khususnya di tingkat petani.
Mereka mendesak pemerintah konsisten dengan tidak melakukan impor beras pada tahun ini seperti yang telah disampaikan pemerintah sebelumnya.
Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo dalam diskusi tentang El Nino di Jakarta pada Senin (3/8) mengatakan pemerintah harus fokus pada bagaimana menangani masalah kekeringan yang ada sekarang. Semua wilayah yang kekurangan air harus diupayakan untuk segera disuplair airnya agar tidak terlalu berdampak buruk.
Pernyataan Edhy tersebut untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil beberapa waktu yang lalu. Ia mengatakan, jika terjadi gagal panen atau kekeringan sebagai dampak dari bencana El Nino maka bisa saja keran impor beras dibuka.
“Kami minta pemerintah untuk konsentrasi pada bagaimana mengantisipasi serta mengatasi masalah kekeringan di wilayah-wilayah bermasalah. Pemerintah jangan sampai gegabah dengan membuka keran impor beras hanya karena masalah El Nino,”ungkapnya.
Edhy berpendapat, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran mencapai 880 miliar rupiah untuk menangani masalah kekeringan. Karena itu tugas pemerintah ialah bagaimana menggunakan anggaran itu agar benar-benar efektif di masyarakat. Bukannya sibuk membuka keran impor.
Sebelumnya, anggota DPR lainnya, Viva Yoga Mauladi menyampaikan hal yang sama. Menurutnya, dalam jangka waktu empat bulan ke depan stok beras Badan Urusan Logistik Nasional (Bulog) masih cukup dengan penyediaan sebesar 2,5 juta ton, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengimpor beras ketika El Nino.
Di samping itu Viva juga mendesak agar pemerintah terus meminta Bulog untuk lebih banyak menyerap beras dari para petani. “Agar stok Bulog terus cukup pemerintah harus dorong Bulog untuk perbanyak serap beras dari petani,”jelasnya.
Langkah Antispatif
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebutkan hingga hari ini Kemetan mencatat 17 ribu hektar lahan puso atau gagal panen. Kondisi tersebut terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Lampung.
Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mengantisipasi masalah kekeringan ini sejak Desember tahun lalu dan akan terus dilakukan ke depannya. Adapun bantuan itu seperti penyaluran ribuan pompa, pembangunan embung dan irigasi.
Terkait dengan upaya untuk mencegah gagal panen Kementan juga terang Amran telah menambah areal tanaman padi sebesar 400 ribu ha lahan.
“Itu akan menambah produksi padi nasional,”jelasnya. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Muladno mengatakan saat ini tetap menerima ribuan jagung impor yang terlanjur masuk meskipun sebelumnya Menteri Pertanian Amran Sulaiman merekomendasikan untuk meghentikan impor jagung untuk melindungi petani jagung dalam negeri.
Muladno menjelaskan bahwa hal itu dikarenakan jagung-jagung tersebut telah terlanjur diimpor dan dalam perjalanan saat rekomendasi penundaan impor itu dikeluarkan oleh Kementan.
“Jagung yang terlanjur diimpor dan sedang dalam perjalanan akan dibolehkan masuk. Adapun langkah seterusnya terkait dengan jagung-jagung itu tunggu kebijakan selanjutnya,” katanya. ers/E-9
http://www.koran-jakarta.com/?33944-jangan%20buka%20keran%20impor-11
Tidak ada komentar:
Posting Komentar