Selasa, 04 Agustus 2015

Relawan Kritik Kinerja Kementerian BUMN dan Bulog

Selasa, 04 Agustus 2015 

Sejumlah kelompok relawan pendukung Jokowi-JK di Pilpres 2014 lalu melaksanakan aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian BUMN dan Kantor Badan Urusan Logistik (Bulog), di Jakarta, 4 Agustus 2015.

Sejumlah kelompok relawan pendukung Jokowi-JK di Pilpres 2014 lalu melaksanakan aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian BUMN dan Kantor Badan Urusan Logistik (Bulog), di Jakarta, 4 Agustus 2015.

Jakarta - Sejumlah kelompok relawan pendukung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di Pilpres 2014 lalu melaksanakan aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian BUMN dan Kantor Badan Urusan Logistik (Bulog), di Jakarta, untuk mengkritisi kinerja Pemerintahan di sektor pangan.

Kali ini, para relawan itu berdemonstrasi dan bergabung dalam gerakan bernama Komite Aksi Rakyat Mendukung Beras Sehat (Karung Beras).

Seperti diungkapkan Masyuti, koordinator lapangan aksi itu, upaya mewujudkan Nawacita dan pelaksanaan Revolusi Mental di era Pemerintahan Jokowi-JK masih mengalami kendala.

"Hal ini karena tidak semua pembantu Presiden memahami betul Nawacita," tegas Masyuti, dalam keterangannya, Selasa (4/8).

Salah satu kementerian yang dirasakan tidak menjalankan visi Nawacita adalah Kementerian BUMN, yang dianggap gagal mengawasi serta memimpin kinerja dan tata kelola Bulog, yang ada di bawahnya.

"Masih beredarnya beras berkutu di beberapa daerah dan rencana impor beras makin menyengsarakan rakyat. Harga beras yang mahal, kualitas beras yang busuk tidak sehat untuk dikonsumsi oleh rakyat Indonesia," ujar dia.

Karenanya, Presiden Jokowi pun didesak untuk segera mengevaluasi kementerian terkait, dan mencari sosok yang bisa memimpin lembaga-lembaga itu dengan berbasis Nawacita serta keberpihakan pada rakyat kecil.

Lebih jauh, Masyuti menegaskan pihaknya menilai berbagai kebijakan yang dikeluarkan kementerian di bidang perberasan telah mempersulit kondisi.

"Rakyat Indonesia menanti perbaikan kinerja dan kebijakan yang prorakyat dari lembaga seperti Bulog," ujarnya.

Markus Junianto Sihaloho/JAS


Tidak ada komentar:

Posting Komentar