Kamis, 27 Agustus 2015
Rimanews - Pemerintah diminta untuk memprioritaskan pemberantasan mafia di sektor pangan. Sebab, ulah dari para mafia pangan bisa menimbulkan krisis pangan yang bermuara pada krisis politik.
Ketua LSM PROTANIKITA, S Indro Tjahyono menjelaskan, mafia pangan beroperasi mulai dari proses produksi pangan (on farm). Secara teknis, mafia pangan itu bisa mempengaruhi biaya produksi dan stok pangan di Petani. Pasalnya, para mafia pangan itu menguasai benih dan pupuk serta mengendalikan harga dan distribusinya.
”Permainan mafia pupuk sudah kita alami sebelumnya sehingga menyulitkan para petani menyuburkan tanaman mereka," ujar tokoh gerakan mahasiswa 78 ini, dalam keterangan pers-nya, Kamis (27/08/2015).
Menurut koordinator Relawan Jokowi Jk ini, peristiwa yang berlangsung akhir akhir ini adalah ulah mafia daging yang mampu membuat harga daging melejit hingga 30 persen. Mafia daging yang sebelumnya bermain dalam impor daging sapi, saat ini menahan distribusi daging sapi dengan menyembunyikan 20.000 seekor sapi lebih di penampungan mereka.
”Bahkan belum selesai daging sapi distabilkan harganya, harga cabe juga dipermainkan oleh mafia cabe . Harga cabe ini bisa naik 300 persen, sehingga mengganggu sistem kuliner masyarakat. Para mafia pangan ini tidak segan segan pula menggarap kebutuhan pangan pelengkap seperti jengkol dan bawang merah,” tutur Indro.
Dalam paparannya, beberapa hari terakhir mafia ayam (ayam potong) juga menaikkan harga jual daging ayam, sehingga mengakibatkan 5000 penjual ayam di Jawa Barat mogok berjualan.
”Tindakan kejahatan para mafia pangan ini sudah sangat keterlaluan pada saat pemerintah tidak memiliki otoritas pangan yang bisa diandalkan. Apalagi jika pemerintah membiarkan mafia pangan ini mengangkangi badan pangan startegis seperti Bulog”, Jelas Indro.
Indro menjelaskan, bahwa para mafia pangan akhir akhir ini terlibat ingin menjajal kebijakan dan kewibawaan pemerintah dalam mewujudkan stabilitas pangan. Ulah mafia menggangu disemua sektor pangan. Lihat saja, setelah mafia pangan mengganggu distribusi dan hara ayam, persediaan kedele untuk kebutuhan produksi tahu tempe juga dibuat langka. Semua ini adalah akibat dari pemerintah yang memandang sebelah mata urusan pangan.
Lebih lanjut, menurut Indro, rencana untuk mendirikan Badan Pangan Nasional (BPN) sesuai dengan amanat undang undang pangan juga bertele tele.
“Apalagi terdengar adanya isu bahwa Badan Pangan Nasional akan dijadikan ajang untuk main mata dengan mafia pangan. Orang orang yang mengetahui konsep kedaulatan pangan akan semakin tersisih dan dijauhkan dari urusan pangan,“ jelasnya lebih lanjut.
Indro mencermati, soal akurasi data juga menjadi simpul permainan para mafia pangan. Apalagi menilik dari data data yang tidak akurat, soal stok pangan, khususnya beras, baik di masyarakat dan gudang.
”Kini para mafia beras bergerilya untuk menampung padi dan gabah petani, dengan harap di atas HPP yang ditetapkan Bulog,” jelasnya.
Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh LSM Protanikita , Pembelian yg di lakukan oleh mafia beras ini sudah diluar batas , disinyalir terjadi juga tindak pencucian uang terjadi dalam pembelian stok pangan ini.
”Akibatnya jika ini semua terjadi, maka harga beras akan meningkat lagi, dan bisa terjadi krisis beras di masyarakat, dan dampaknya petani tidak bisa berproduksi secara maksimal,“ tegasnya lagi.
Menurut Indro, Presiden Jokowi harus mencermati masalah ini. Kondisi sekarang ini diperkirakan merupakan ulah dari mafia beras agar pemerintah terus melakukan impor beras. Sebab, jika setelah itu harga beras akan dimainkan lagi oleh mafia beras.
http://nasional.rimanews.com/politik/read/20150827/230990/Relawan-Jokowi-JK-Ulah-Mafia-Pangan-Bisa-Bermuara-Pada-Krisis-Politik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar