Jakarta, GATRAnews - Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan, pemerintah Indonesia harus berani menolak didikte oleh negara maju dalam urusan kebijakan bidang pertanian, dengan menolak kesepakatan pemberian subsidi hanya boleh 10% dari produksi nasional, yang akhirnya disepakati 15% dengan syarat hanya berlaku selama 4 tahun."Sudah saatnya Indonesia bukan hanya bicara ketahanan pangan, bagaimana sekedar pikirkan pangan ada di pasar, tanpa perhitungkan dari mana asalnya, apakah terbeli atau tidak, apakah petani kita sejahtera atau tidak. Yang Indonesia butuhkan adalah kedaulatan pangan," tegas mantan pekerja seni yang jadi politisi itu, di Jakarta, Kamis (5/12).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengingatkan, pangan merupakan harga diri bangsa. Dari setiap bulir padi yang dikonsumsi, setiap lembar sayur, dan sepiring buah ada nasib bangsa bernama Indonesia.
Indonesia tak mungkin sendiri menghadapi "intimidasi" negara maju. Namun posisi sebagai pimpinan kelompok G-33, semestinya digunakan Indonesia sebagai kesempatan untuk menentukan arah putusan Wold Trade Organization (WTO) kali ini.
"Negara bertanggungjawab terhadap pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Tak boleh digadaikan dengan hanya bersandar pada urusan untung rugi dari sisi bisnis. Tawar menawar soal kedaulatan pangan adalah sebuah penghinaan. Kedaulatan pangan hanya bisa hadir dari sebuah pemerintah yang punya kedaulatan," tandasnya.
Menurut dia, hanya pemerintah memiliki harga diri yang bisa berdaulat. Ia berpendapat, bukan hanya WTO yang menanti putusan Bali terkait pangan, dunia sedang menantinya. Untuk itu, Indonesia harus mengambil palu keputusan dengan bergabung dengan India dan negara-negara lain untuk menghentikan intimidasi ekonomi oleh negara maju. "Hentikan intimidasi mereka yang menamakan dirinya negara maju!," desak Rieke.
Pasalnya, imbuh dia, bukan hanya rakyat negara maju yang berhak terpenuhi kebutuhan pangannya dan bukan hanya petani negara maju yang berhak dilindungi dan disubsidi negara. Namun, rakyat di seluruh belahan dunia pun berhak tercukupi pangannya. Petani di mana pun punya hak untuk tidak kehilangan lahan, tidak dicekik harga bibit dan pupuk yang selangit. Di mana pun, bukan hanya di negara-negara maju.
"Indonesia kalau perlu 'boikot paksaan negara-negara maju'. Apa yang kita takuti? Bukankah kemelaratan akibat ketergantungan terhada pangan impor dan akibat dari terus dikuranginya subsidi terhadap petani adalah hal menakutkan yang secara perlahan menyembelih rakyatnya sendiri!" cetus Rieke.
Untuk itu, desak Rieke, Indonesia harus bergabunglah dengan India dan negara-negara lain untuk menentang "premanisme free trade". "Jangan takut kehilangan muka, karena tak ditemui kesepakatan yang harus tunduk pada negara-negara maju. Fair trade yang berkeadilan sosial, katakan demikian. Biarkan negara-negara maju kecewa, tapi rakyat terselamatkan!" pungkasnya. (IS)
http://www.gatra.com/ekonomi-1/43441-indonesia-harus-tolak-didikte-negara-maju-di-wto.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar