Hama Wereng Ancam Sentra Produksi Padi Pulau Jawa
 |
Anggota Komisi IV DPR, Siswono Yudhohusodo, mengatakan pemerintah harus mengatasi masalah kelangkaan pupuk ini dengan melakukan pengawasan distribusi pupuk ke petani. Apalagi, saat ini di sejumlah daerah sudah memasuki masa tanam. "Pengawasan harus dilakukan secepatnya," tegas dia, di Jakarta, Selasa (24/12).
Politisi Partai Golkar itu menegaskan kesulitan yang dialami petani diperkirakan bakal memberi dampak jangka panjang, yaitu berupa kurangnya stok beras. "Bagian terbesar di Indonesia bagian barat memasuki masa tanam saat ini dan masa tanam di sana berkontribusi 60 persen pada produksi nasional," ujar dia.
Keluhan dari para petani, lanjut dia, terjadi di beberapa tempat, seperti di Lumajang, Malang, dan Bojonegoro (ketiganya di Provinsi Jawa Timur), serta Kudus (Jawa Tengah).
Siswono mengemukakan kelangkaan pupuk tidak hanya mengancam produksi beras nasional, tetapi terkait erat dengan kesejahteraan petani dan masyarakat umum di Tanah Air secara keseluruhan.
"Jangan sampai keluhan mereka dibiarkan dan hanya diberi janji. Jika memang stok pupuk ada, berarti yang bermasalah pada distribusinya. Ini yang perlu segera diambil tindakan tegas," kata dia.
Dia mengingatkan kekurangan asupan pupuk terutama urea dan NPK bisa memperlambat produktivitas padi karena kekurangan pupuk akan membuat padi lambat tumbuh, panen terlambat, dan akhirnya mengganggu pendapatan petani.
Secara terpsisah, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Sumarjo Gatot Irianto, membantah adanya kelangkaan pupuk bersubsidi di lapangan. "Pupuk tidak langka, pasokan pupuk ada. Bahkan, ada yang melewati kuota.
Untuk melepas lagi pupuk subsidi perlu payung hukum," tegas dia.
Menurut dia, isu kelangkaan pupuk yang muncul belakangan ini hanya salah persepsi, lantaran penyaluran pupuk bersubsidi telah hampir melampaui kuota.
Dia menyatakan rencana awal penyaluran pupuk subsidi 9,250 juta ton mengalami revisi sebesar 8,61 juta ton, sedangkan realisasi sampai pertengahan Desember 2013 mencapai 95 persen atau 8,18 juta ton.
Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri), Musthofa, menyataan PT Pusri selama Januari–Desember 2013 telah merealisasikan penyaluran pupuk urea bersubsidi sektor pangan sekitar satu juta ton atau mencapai 98 persen dari target yang ditetapkan pemerintah.
PT Pusri memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi petani di sembilan provinsi, yakni meliputi Sumatra Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
"Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan disesuaikan dengan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) petani sehingga manfaat pupuk untuk meningkatkan hasil produksi pertanian bisa maksimal," ujar dia.
Waspadai Wereng
Sementara itu, ahli proteksi tanaman Institut Pertanian Bogor (IPB), Hermanu Triwidodo, mengingatkan kepada para petani tentang ancaman ledakan hama wereng di sentra-sentra produksi padi Pulau Jawa. Ancaman hama wereng ini dapat mengganggu ketersediaan pangan, khususnya beras untuk 9,5 juta orang pada 2014.
"Sepanjang 2013 ini sudah muncul titik-titik serangan wereng di sentra produksi padi Pulau Jawa. Wereng suka dengan hujan, ramalan BMKG hampir di seluruh sentra produksi padi akan mengalami curah hujan di atas normal," kata dia.
Menurut dia, penggunaan pestisida secara berlebihan oleh petani justru menjadi pemicu munculnya wereng. Perkembangan hama ini akan semakin pesat di musim hujan mengingat wereng senang dengan lingkungan basah.
Ia mengatakan berdasarkan penelitian terbaru yang dilakukan di Semarang pada 4–14 Desember 2013 menunjukkan penggunaan aplikasi pestisida yang semakin banyak untuk mengatasi wereng membuat lahan puso atau gagal panen semakin luas. "Harusnya dibuat kampanye jangan pakai pestisida kalau ada serangan wereng, ini malah jadi tambah banyak," ujar dia. hay/Ant/E-3
http://koran-jakarta.com/?1973-petani-sulit-dapat-pupuk-bersubsidi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar