Sabtu, 1 Februari 2014
JAKARTA - Kisruh impor beras Vietnam nampaknya tak hanya menjadi tanggungjawab Kementerian Perdagangan, namun juga Kementerian Keuangan.
Menurut Pengamat Pertanian Khudori, adanya penyamaan tarif bea masuk beras antara jenis medium dan premium, ditengarai dapat menjadi pemicu kecurangan.
"Kementerian Keuangan juga harus bertanggungjawab. Pos tarif pada 2012 disamakan antara beras medium dan premium. Padahal tahun 2008 tarif pos berbeda," ujar Khudori dalam diskusi bertajuk 'Main Kotor Beras Impor' di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (1/2).
Karenanya dia menanyakan mengapa Kemenkeu menyamakan tarif bea masuk, padahal jelas dari segi jenis beras berbeda. Makanya penyamaan bea masuk beras ini bisa menjadi celah bagi importir melakukan pelanggaran izin.
"Ini bisa dimanfaatkan importir. Ini mestinya dikejar ke kemenkeu. Kenapa diubah, sementara dua jenis beras diperuntukan beda, pelaku beda ketika disamakan pasti akan ada peluang ke situ," terang dia.
Seharusnya kata dia, dengan kejadian itu, bea cukai dapat memeriksa atau mengecek kembali izin impor beras berdasarkan jenisnya. "Kan bisa dilihat izinnya, dia impor beras medium atau premium kalau izinya premium tapi impornya medium itu jelas pelanggaran," tukas Khudori. (chi/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2014/02/01/214257/Soal-Impor-Beras,-Kemenkeu-Harus-Bertanggungjawab-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar