Rabu, 2 April 2014
WAY PANJI (Lampost.co): Kelangkaan pupuk bersubsidi, bisa menjadi penyebab Keamanan dan Ketertiban Masyarakat(Kamtibmas) terganggu di daerah tersebut. Apalagi didaerah yang pernah terjadi konflik seperti di Kecamatan Way, Panji Lampung Selatan.
Hal tersebut dikatakan Kapolsek Sidomulyo AKP Mulyadi Yakub, saat menghadiri rapat Verfikasi dan Validsi pupuk bersubsidi di Kantor Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPPPK), Desa Balinuraga, kecamatan setempat, Selasa (1/4).
Menurutnya, program pemerintah mengenai pupuk bersubsidi bagi petani dapat membantu program ketahanan pangan dan menambah hasil produksi. Hanya saja program tersebut masih sering diselewengkan pihak ketiga dengan cara mencari celah kelemahan program tersebut.
Akibatnya petani tidak mendapatkan pupuk besrsubsidi, padahal mereka sudah mengusulkan pupuk melalui Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) sebelumnya. Merasa tidak mendapatkan haknya, petani protes dan melaporkan kecurang tersebut ke pihaknya.
"Memang banyak petani yang komplen ke kami karena tidak mendapatkan pupuk bersusidi," kata mantan Kapolsek Jati Agung ini.
Maka ia berharap pada musim tanam mendatang petani tidak dirugikan kembali. Apabila hal tersebut terulang tidak menutup kemungkinan Kamtibmas di wilayah tersebut terganggu.
"Apalagi di daerah pernah terjadi konflik, sangat sensitif sekali, jadi kami harapkan semua pihak bisa saling memantau sebab kelangkaan pupuk ini," katanya.
Hal senada dikatakan Seketaris Camat (Sekcam) Way Panji, Isro' Abdi, menurutnya, Kecamatan Way Panji merupakan daerah rawan konlik yang sangat sensitif dengan hal tersebut. Pasca peristiwa beberapa waktu yang lalu, Way Panji menjadi tempat riset beberapa lembaga.
"Masayarakat disini umumnya petani, jadi kami harap jangan sampai ada perselisihan karena pupuk langka, apalagi beberapa lembaga banyak melakukan penelitian," kata Isro.
Kepala Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Sidomulyo dan Way Panji, Agus Prayitno mengaku, kebutuhan pupuk di Kecamatan Way Panji masih kurang. Di tahun 2013 yang lalu pemakaian pupuk petani untuk tanaman pangan sebanyak 994,5ton/tahun, sedangkan kebutuhan rill berdasarkan RDKK 1.350Ton/tahun.
"Untuk tanaman pangan masih kurang, belum lagi Hortikultura, perkebunan, petenakan dan perikanan," kata Agus.
Maka untuk menutupi kekurangan tersebut ia menyarankan petani menggunakan pupuk organik sebagai pupuk tambahan. kebutuhan pupuk petani setiap tahun meningkat, karena berdasarkan RDKK yang disusun sedangkan SK Bupati Lamsel mengenai pupuk bersubsidi di tahun 2014 dikurang jumlahnya.
"Berdasarkan SK Bupati, jumlah pupuk bersusidi berkurang tahun ini," katanya.
Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Way Panji, Yusak Murjoko, mengakui, pupuk bersubsudi untuk petani dilematis. Karena kebutuhan pupuk dengan pupuk yang ada masih belum seimbang. Ditambah lagi jika ada penyimpangan distributor dan penyalur yang menjual pupuk di luar kelompok tani.
"Sangat dilematis, maka ditahun ini di tiap kecamatan ada tim verifikasi pupuk," Katanya.
Setiap bulannya tim verifikasi yang berjumlah dua orang memonitoring jumlah pupuk bersubsidi yang diterima kios atau penyalur. Selanjutnya memantau berapa jumlah yang diterima kelompok tani. Hasil verifikasi tersebut, pihaknya melaporkan ke petugas di Kabupaten untuk di validasi.
"Bertujuan pupuk bersubsidi yang digunakan sesuai dengan RDKK dan menghindari kecurangan-kecurangan yang terjadi di lapangan," ujarnya. ()
Laporan : Perdhana Wibysono
Editor : Sulaiman
http://lampost.co/berita/kelangkaan-pupuk-kamtibmas-bisa-terganggu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar