Prabowo Subianto : Jangan Sepelekan Tuntutan Rakyat

Kamis, 10 April 2014

Menjelang runtuh nya Pemerintahan Orde Lama, kita sempat diramaikan oleh muncul nya jargon Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat). Inti nya adalah Bubarkan PKI, Bubarkan Kabinet 100 Menteri dan Turunkan Harga. Tuntutan rakyat semacam ini, ujung-ujung nya tidak mampu membendung keinginan rakyat yang kala itu mendambakan sebuah Pemerintahan baru. Lalu, tumbanglah Pemerintahan Orde Lama dan mulailah Pemerintahan Orde Baru “mengelola” negara dan bangsa tercinta.

PKI dan Kabinet 100 Menteri sudah dibukarkan. Tapi upaya menurunkan harga, tidaklah segampang membubarkan PKI dan Kabinet 100 Menteri. Hasrat untuk menurunkan harga, jelas membutuhkan strategi yang jitu dan tepat sasaran. Harga yang membumbung tinggi, secara eknomi makro, sangat tidak menguntungkan. Selain akan memacu inflasi yang tinggi, juga akan menyengsarakan rakyat, karena ketidak-mampuan nya membeli kebutuhan hidup nya.

Dihadapkan pada gambaran yang demikian, Pemerintahan Orde Baru, rupa nya tidak mau membuat kesalahan yang sama dengan Pemerintahan Orde Lama, terkait pengelolaan harga kebutuhan pokok masyarakat ini. Itu sebab nya, kepemimpinan Pak Harto, benar-benar sangat serius menjaga kebijakan harga ini. Orde Baru senantiasa menciptakan kebijakan harga yang mempertimbangkan kebutuhan produsen dan kepentingan konsumen.

Apa yang diterapkan Pemerintah Orde Baru terhadap harga komoditas gabah dan beras, yang dikenal dengan kebijakan harga dasar dan harga atap, pada dasar nya menunjukan kepada kita betapa “keseimbangan” harga itu harus diwujudkan. Kebijakan harga semacam ini, tentu saja harus mampu melindungi dua kepentingan yang berbeda. Di satu sisi para produsen jangan sampai dirugikan karena harga gabah yang rendah, namun di sisi lain, konsumen juga harus dilindungi sekira nya harga beras di pasaran terlalu tinggi.

Lalu bagaimana dengan Pemerintahan Orde Reformasi ? Rasa nya, sekarang ini Pemerintah lebih fokus menangani masalah korupsi dan penegakan hukum, sehingga kurang fokus terhadap masalah keadilan ekonomi. Bukti nya, walau pun pertumbuhan ekonomi boleh dibilang mantap, namun dibalik semua nya itu, ternyata kesenjangan pendapatan antar golongan masyarakat pun terekam semakin lebar. Jurang kaya dan miskin tampak seakin menganga. Padahal, kalau pengelolaan pembangunan ini lebih diwarnai oleh aspek kemartabatan manusia, maka hal semacam itu tidak perlu terjadi.

Secara normatif, setiap Pemerintahan pasti memahami tuntutan rakyat yang utama adalah hidup sejahtera. Sebab, di benak nya Prabowo Subianto, pada suasana sejahtera inilah persoalan lahir batin manusia akan terselesaikan. Oleh karena itu, kalau Pemerintah sungguh-sungguh mau membaca pikiran yang berada di benak rakyat, atau mau peduli terhadap suara hati rakyat nya sendiri, maka sejahterakanlah mereka. Bebaskanlah mereka dari kemiskinan. Dan juga martabatkanlah mereka selaku warga bangsa. Salam !

http://sosok.kompasiana.com/2014/04/10/prabowo-subianto-jangan-sepelekan-tuntutan-rakyat-646527.html