Impor Pangan RI Sembrono

Kamis, 21 Mei 2015

Beras Impor Plastik Bukti Terbukanya Jalur Impor Gelap

JAKARTA - Manajemen impor pangan pemerintah dinilai sangat sembrono antara lain ditandai dengan kualitas komunikasi politik terkait impor yang sangat minim, dan ketidaksesuaian kebijakan yang dikeluarkan antarkementerian terkait impor pangan.

Selain itu, menteri terkait pangan semestinya memahami bahwa melanggengkan impor pangan, meski dengan harga lebih murah ketimbang harga petani nasional, akan menimbulkan dampak sosial berbeda.

Pasalnya, impor pangan hanya akan menimbulkan efek berantai di negara eksportir. Sebaliknya, membeli beras petani sendiri walaupun lebih mahal, akan menciptakan multiplier effect di dalam negeri. Efek berantai itu dalam bentuk konsumsi, pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja.

Pemerhati Politik Pangan, Andi Sinulingga, menilai pengelolaan impor pangan pemerintah hingga kini terlihat sembrono karena tidak sinkronnya data kebutuhan pangan nasional. Setiap lembaga terkait pangan memiliki data produksi dan kebutuhan pangan yang berbeda.

“Untuk itu, yang perlu dilakukan adalah kesesuaian data lebih dahulu, bukan langsung impor,” jelas dia di Jakarta, Rabu (20/5).

Andi juga menyatakan pemerintah tidak mampu mengatasi persoalan impor pangan dengan hati-hati akibat komunikasi politiknya yang tidak jelas dan tidak memikirkan dampak negatif dari pernyataan yang dikeluarkannya.

Misalnya, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dengan tegas mengatakan tak akan mengimpor beras. Akibatnya, pengusaha maupun spekulan menahan beras di gudang, sehingga terkesan terjadi kelangkaan di pasar yang mengakibatkan harga melonjak.

Dari Yogyakarta, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi), Edy Suandi Hamid, berpendapat para menteri terkait impor pangan begitu banyak mengobral slogan manis demi pencitraan atau public relation terkait kedaulatan pangan. Namun, faktanya impor pangan terus membesar dan bahkan tak terkendali dalam arti tidak jelas alasan dan sampai kapan akan mengimpor.

Bahkan, masing-masing menteri jalan sendiri-sendiri dan saling bertentangan. Mentan bilang ingin meningkatkan produktivitas pertanian, namun mendag terus membuka keran impor dan tidak terlihat niat untuk membereskan ruwetnya masalah impor pangan.

“Hari ini kita membaca ditemukan beras plastik yang diduga impor dari Tiongkok. Padahal secara resmi impor belum dibuka. Ini artinya impor jalur gelap jalan terus, lalu apa kerjaan menuju swasembada itu makin tidak jelas,” kata Edy.

Sebelumnya, ekonom dari Universitas Brawijaya Malang, Chandra Fajri Ananda, meminta pemerintah segera menghentikan kebijakan impor pangan yang cenderung dilakukan tanpa kendali, dan tanpa batasan waktu. Kebijakan impor yang kemudian justru membuka peluang permainan perburuan rente atau rent seeking izin impor itu, pada akhirnya mematikan petani nasional sehingga dinilai sebagai kejahatan kepada petani.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, juga mengingatkan agar menteri terkait impor pangan berhenti mengeluarkan slogan kosong demi pencitraan untuk menyelamatkan jabatan. Para menteri itu semestinya mengambil tindakan tegas untuk menghentikan izin impor pangan yang lebih kental aroma permainan rent seeking, ketimbang motivasi membangun pertanian nasional.

"Menteri yang hanya pencitraan tidak akan menyelesaikan masalah. Begitu juga menteri yang memberikan rekomendasi dan izin impor tanpa kendali. Tindakan menteri seperti itu sangat menyakitkan rakyat," ujar Henry.

Penyerapan Beras

Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat, Khudori, menilai fenomena impor beras Indonesia bukan saja ironis, melainkan juga absurd. Impor beras dilakukan bukan karena produksi beras domestik gagal, melainkan karena pengadaan beras Bulog tidak mencapai target.

Produksi padi 2014 mencapai 70,83 juta ton gabah kering giling (GKG), setara 41,789 beras (rendemen 59 persn). Dengan angka konsumsi beras per kapita tertinggi, 139 kg per tahun, konsumsi 250 juta warga Indonesia hanya 34,75 juta ton.

"Jika data ini benar, tentu masih ada surplus yang besar. Surplus semakin besar bila perkiraan produksi padi 2015 oleh Kementerian Pertanian tercapai 73 juta ton padi," ungkap Khudori.

Penyerapan gabah petani oleh Bulog rendah karena sampai saat ini, harga gabah/beras masih di atas harga pembelian pemerintah (HPP). "Memanen beras di pasar alias impor dan bukan panen di lahan, selalu jadi jurus pamungkas. Kita tidak pernah memperhitungkan efek berantai impor beras," imbuh Khudori.

Ia mencontohkan pemerintah Jepang begitu protektif pada beras produk petaninya karena lebih memperhitungkan efisiensi sosial sehingga membeli beras petani sendiri dengan harga lebih mahal demi menjaga efek berantai di dalam negerinya.

Untuk itu, Khudori menyarakan agar pemerintah memerintahkan Bulog membeli gabah petani berapapun harganya untuk memupuk cadangan pangan pemerintah. Ini penting demi efisiensi sosial dan menutup peluang impor yang sama saja menyubsidi petani negara lain. YK/ers/WP

http://www.koran-jakarta.com/?31205-impor%20pangan%20ri%20sembrono