Inilah Tiga Kementerian Penentu Jalan Atau Mandeknya Nawacita Jokowi

Minggu, 17 Mei 2015


RMOL. Ada tiga kementrian yang paling bertanggungjawab dan menentukan jalan atau mandeknya semangat Nawacita yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi.

"Biangnya yang harus paham betul Nawacita adalah Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN)," kata  Anggota DPR Danil Johan dalam dialog Forum Senator untuk Rakyat yang mengangkat tema  "Ekonomi Rakyat dalam Bingkai Nawacita" di Jakarta, Minggu (17/5).

Diskusi kerjasama Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  dengan Kantor Berita Politik RMOL ini menghadirkan pula  Menteri Perdagangan Rahmat Gobel dan Ketua DPD RI Irman Gusman. Pembicara lain Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan dan Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri.

Menurut Danil Anggota DPR Komisi VI asal Fraksi PKB itu, jika ketiga kementrian itu tak mengerti menerjemahkan semangat Nawacita, maka konsep dasar yang sudah digariskan presiden Jokowi itu tak mungkin bisa diimplementasikan di masyarakat.

Dilain pihak terkait  banyaknya  distorsi pasar terutama di sektor pertanian yang menghambat  swa sembada pangan dalam negeri sebagaimana  salah satu poin Nawacita, Danil menilai ini semua karena lemahnya sikap pemerintah atau kementrian pertanian.

Mestinya, kata Danil, pemerintah memberdayakan kembali Badan Urusan Logistik (Bulog). "Semua ini terjadi karena Bulog tak berjalan," sebutnya.

Dia membeberkan, tahun 2014 petani menghasilkan 70 juta ton gabah. Tahun 2015, Menteri Pertanian pun sudah mencanangkan petani untuk menghasilkan 71 juta ton gabah/tahun atau setara dengan 42 juta ton beras/tahun.

Dilain pihak, tingkat konsumsi beras seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Papua setelah diperhitungkan hanya menghabiskan 28 juta ton beras/tahun. Artinya terdapat surplus  setiap tahun 14 juta  ton beras.

"Saya buka-bukaan saja, makanya Bulog harus difungsikan saja penyangga pangan," katanya.

Sementara itu, jika terjadi kelangkaan beras, maka pemerintah tinggal memanggil 10 pengusaha besar beras dan melakukan tindakan penegakkan hukum.

Ketua DPD Irman Gusman menambahkan, dilihat dari struktur demografis, 50 konglomerat menguasai 150 miliar dolar AS dibandingkan dengan 52 rakyat yang bergantung pada pasar-pasar tradisional. Padahal, jika terjadi kesulitan ekonomi mereka kabur duluan."Kalau index perekonomian tak diperbaiki, kita kuatir terjadi kerusuhan sosial," imbuhnya.

Namun, Irman menambahkan sebenarnya para pengusaha besar itu juga penakut. "Kalau pemerintah kuat mereka ikut maunya pemerintah," pungkasnya.

http://www.rmol.co/read/2015/05/17/202996/Inilah-Tiga-Kementerian-Penentu-Jalan-Atau-Mandeknya-Nawacita-Jokowi-