Jumat, 29 Mei 2015
Maksimalkan Peran Bulog, Tidak Perlu Bentuk Pasar Lelang
JAKARTA – Kalangan akademisi meminta Presiden Joko Widodo dan jajaran kabinetnya tidak gampang mengobral janji muluk terkait kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, seperti wacana lelang produk pangan.
Mereka menilai yang paling dibutuhkan petani nasional saat ini adalah keberpihakan pemerintah yang nyata terhadap nasib petani nasional sehingga petani bisa untung karena mendapat jaminan pembelian seluruh hasil panen pada harga pembelian pemerintah (HPP) yang tinggi, serta perlindungan dari banjir impor pangan yang tanpa kendali.
Demikian diungkapkan pakar pertanian UGM Yogyakarta, Masyhuri, saat diminta pendapatnya mengenai gagasan terbaru Presiden Jokowi tentang pasar lelang pertanian, Kamis (28/5). Masyhuri menambahkan lebih baik presiden fokus memperbaiki semua perangkat yang telah ada seperti operasi Badan Urusan Logistik (Bulog), penentuan HPP, dan pemanfaatan lahan terlantar.
Menurut dia, pasar lelang produk pertanian dan perkebunan saat ini sudah berjalan. Meski sudah ada HPP, penjualan produk petani juga menggunakan sistem lelang, namun kenyataan petani sulit mendapatkan harga yang bagus. Contohnya, harga tebu petani jatuh lantaran rembesan gula rafinasi di pasar gula konsumsi menekan harga gula di pasar.
Selain itu, kejadian melambungnya harga beras di tingkat konsumen pada Februari lalu mestinya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah. Yakni, perlu persiapan, modal, dan operasi yang bagus untuk melawan para pemain besar komoditas pertanian.
“Kalau kita lihat Februari itu, dirut Bulog baru ternyata gagap juga dimainkan oleh pemain beras besar. Dari presiden sampai menteri sama semua, kebijakannya timbul akibat kepanikan, bukan perencanaan dan eksekusi yang matang,” ungkap Masyhuri, yang juga peraih penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara 2014. Masyhuri menyayangkan inpres perberasan yang selalu tidak pernah dimaksimalkan oleh negara sejak era Presiden SBY.
Inpres HPP beras selalu berada di bawah harga pasar sehingga setiap tahun publik selalu disuguhi oleh isu kesulitan Bulog dalam menyerap beras petani. Apalagi di tahun ini, target pembelian beras petani sebesar 2,5-2,75 juta ton jelas sulit terealisasi karena sampai Mei, pemerintah baru menyerap 20 persen dari target.
Menurut Masyhuri, selain faktor HPP, kecepatan Bulog merespons situasi pasar juga sangat lemah, tanpa terobosan berarti. Apalagi jika mengingat janji Jokowi untuk tidak impor beras.
“Berdasarkan UU, hari ini sebenarnya Bulog bisa beras petani beli di atas HPP, karena dia bisa kerja komersial. Presiden pun bisa merintah Bulog beli di atas HPP dan itu pernah dilakukan SBY tahun 2011 dengan menerbitkan Inpres tambahan,” jelas dia.
Intinya, petani mengharapkan sinyal positif dari pemerintah sehingga mereka merasa bisa mendapat untung yang layak dari kegiatan pertanian. Tanpa itu, sangat sulit untuk mendorong produktvitas. “Maksimalkan Bulog dan HPP, pasti tidak perlu pasar lelang segala,” kata Masyhuri.
Optimalkan Bulog
Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM Yogyakarta, M Maksum, menyatakan untuk mengendalikan harga pangan dan memastikan petani mendapat harga yang layak atas usahanya, tidak ada jalan kecuali mengembalikan fungsi Bulog seperti sebelum 1998. Bulog harus bisa menyerap produksi petani dengan harga yang layak. Tanpa itu, semua gagasan termasuk pasar lelang akan menjadi percuma.
“Apalagi sekarang HPP beras justru tidak masuk akal buat petani, tapi malah mau bikin pasar. Kalau pemerintah kasih harga yang bagus, dan kecepatan Bulog menyerap produksi bagus, tentu sebagian besar masalah bisa selesai,” kata Maksum.
Sedangkan pengamat pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Surabaya, Ramdan Hidayat, menilai Bulog memang diharapkan mampu tampil sebagai penyangga stok pangan nasional.
Lembaga itu mesti diberdayakan untuk bisa membeli produk pangan nasional terlebih dahulu pada harga berapapun, sebelum memutuskan untuk memberikan izin impor.
Apabila Bulog dirancang untuk bekerja seperti itu maka petani bakal terangsang untuk bercocok tanam karena hasilnya layak untuk menyambung hidup mereka. Selain itu, membeli seluruh produk petani nasional di harga yang lebih mahal dari harga impor sekalipun, akan menghasilkan efek berantai yang bermanfaat di dalam negeri, seperti konsumsi, pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja. n YK/SB/W
http://www.koran-jakarta.com/?31419-petani%20butuh%20keberpihakan%20nyata%20pemerintah-11
Tidak ada komentar:
Posting Komentar