DPRD Sumut Geram, Pupuk Langka Petani Disalahkan

15 November 2013

MedanBisnis - Medan. Petani menjerit ketika pupuk bersubsidi tidak bisa dibeli. Namun, justru petani yang disalahkan karena dianggap tidak mampu menyusun tepat waktu Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok RDKK) yang menjadi syarat pembelian pupuk bersubsidi. Alhasil, pupuk yang disantun rakyat pun beralih ke perkebunan.
Hal itu terungkap saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi B DPRD Sumut, bersama Dinas Pertanian, PT Pupuk Sriwidjaya (Pusri), PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), Kamis (14/11), di gedung DPRD Sumut.

Supervisor PT Petrokimia Gresik, Cahyono mengungkapkan, penyaluran pupuk terkendala karena masih belum sempurnanya penyusunan RDKK. Misalnya, dalam pengajuan RDKK tidak dianjurkan dosis anjuran teknis.

Sebagaimana diketahui RDKK disusun oleh kelompok tani, disetujui Mantri Tani/KCD/PPL dan rekapitulasinya disahkan kepala dinas pertanian kabupaten/kota. Sedangkan petani perorangan tidak bisa membeli pupuk bersubsidi, meskipun mempunyai modal cukup.

"Kalau begini kinerja kita, mana bisa kita bersaing dalam pasar bebas. Alasanya, petani kita bodoh, kemudian kepala daerah yang tidak tanggap. Kalau begini, petani yang jadi korban," kata anggota Komisi B DPRD Sumut, Nurul gerah dan meminta tidak menyalahkan petani.

Dia mengatakan, sebagai perusahaan plat merah, PT Petrokimia Gersik tidak hanya mencari keuntungan. Tetapi harus punya cara bagaimana pupuk itu sampai ke masyarakat tanpa birokrasi yang panjang.

Dia mengingatkan, subsidi dari uang rakyat, tapi kenyataanya rakyat susah membeli pupuk. "Jangan salahkan petani, mereka ini kebanyakan kaum yang terpinggirkan. Kepala daerah juga seharusnya membantu administrasi dan birokrasi," katanya.

Dinas Pertanian yang mempunyai tanggungjawab terhadap program pengembangan dan pembinaan pertanian juga dimintai solusi terhadap persoalan yang sudah berulang-ulang menjadi masalah petani. "Bagaimana dinas pertanian. Bisa memangkas birokrasi ini," kata Nurul ke Kadis Pertanian Sumut, M Roem.

Sekretris Komisi B, Tiaisyah Ritonga mengatakan, persoalan pupuk dari tahun ke tahun tetap pada masalah stok atau pendistribusian dan terkait dengan kelengkapan RDKK. Dia menyakini ada kesalahan koordinasi, sehingga informasi tidak sampai ke petani.

"Harapan kami pak kadis, ada terobosan, bagaimana kesulitan birokrasi yang dihadapi petani. Kemudian, sebelum dibutuhkan, pupuk sudah ada di tempat supaya tanaman petani tidak 'bantat' (istilah yang dipakai Tiaisyah mengatakan hidup tapi tak berhasil, red)," katanya.

Mengenai pemberdayaan penyuluhan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK itu, PT Petrokimia Gersik hanya melakukan pendampingan. "Kita bisa lakukan pendampingan penyuluh," katanya.

Sementara, M Roem mengatakan, menjadi tugas penyuluh memberikan bimbingan kepada kelompok tani. Sedangkan para penyuluh itu merupakan kewenangan dari setiap walikota dan bupati sesuai otonomi daerah. "Kita provinsi ini hanya bisa mendorong, mengkoordinasikan, memberikan masukan-masukan supaya mengefektifkan petugas yang ada di kabupaten," sebutnya. (edward f bangun)

http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/11/15/62095/dprd_sumut_geram_pupuk_langka_petani_disalahkan/#.UoYvNScutek