8 November 2013
JAKARTA – Kedaulatan pangan mesti dijadikan prioritas kebijakan negara guna menjamin keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Oleh karena itu, sudah saatnya bagi Indonesia bersatu padu mendukung sektor pertanian pangan dengan proteksi yang inovatif, negosiasi dalam percaturan pertanian dunia yang cemerlang, serta memacu produktivitas dengan berbagai cara. Pakar ekonomi pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Hermanto, menegaskan mengingat arti strategisnya, kedaulatan pangan harus dijadikan program nomor satu bagi bangsa Indonesia saat ini.
Untuk itu, pemerintah lewat para menteri harus bisa membuat program nyata guna menjadikan Indonesia berdaulat pangan."Pemerintah harus membuat road map mengenai pangan yang berjangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek, misalnya, menyiapkan kebutuhan pangan sebanyak-banyaknya agar stok pangan di Indonesia tidak berkurang," jelas dia ketika dihubungi, Kamis (7/11).
Hermanto mengakui de ngan kondisi yang ada saat ini, seperti menyempitnya lahan pertanian dan berkurangnya jumlah petani, hal itu agak sulit, namun tetap harus dilakukan agar tidak terus-menerus mengandalkan impor.
Sebelumnya, pengamat pertanian dari Fakultas Pertanian dan Perternakan Undip, Semarang, Anang Legowo, mengingatkan ancaman krisis kedaulatan pangan Indonesia sudah berlangsung sejak lama, bahkan kini kian menguat. Penyebabnya, Pemerintah Indonesia yang sebenarnya memiliki potensi produk pangan melimpah lebih memilih jalan pintas dengan mengimpor.
Sementara itu, Wakil Dekan FEB UGM, M Edhie Purnawan, menyatakan tanpa kerja keras, mustahil sektor pertanian pangan di Indonesia mampu berdaulat di negaranya sendiri.
Menurut dia, ada dua arah pembangunan sektor pertanian yang penting. Pertama, arah masa depan pembangunan bisnis dan perdagangan sektor pertanian. Di bidang ini, Kementerian Pertanian harus bekerja sama dengan kementerian lain, terutama Kementerian Hukum dan HAM, dalam menegakkan kepastian hukum serta melindungi kepentingan pelaku usaha di sektor pertanian pangan. Kedua, arah peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha sektor pertanian.
"Di bidang ini, pemerintah perlu memikirkan dan mengimplementasikan kebijakan secara serius akses petani dan pelaku usaha pertanian terhadap layanan dan perlindungan dari pemerintah," jelas dia.
Edhie memaparkan proteksi bagi petani Indonesia sangat penting. Subsidi kepada petani adalah bagian mutlak untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Negara-negara Uni Eropa dalam sejarah yang panjang telah melakukan subsidi di sektor pertanian dengan sangat protektif.
Demikian pula Amerika, sebagai negara yang menganut liberalisasi perdagangan, juga memberikan proteksi subsidi yang berlimpah kepada sektor pertanian dan petaninya."Pemerintah Amerika dan Uni Eropa tahu bahwa tanpa dorongan pemerintahnya, produktivitas sektor ini tak akan bagus," kata Edhie.
Mengenai roadmap jangka menengah, Hermanto menambahkan pemerintah sudah harus menyiapkan program terbaik agar bisa menjadikan Indonesia berdaulat pangan. Pada tahap ini, pemerintah minimal harus menyediakan lahan seluas mungkin untuk berbagai macam tanaman pangan."Kalau itu tidak dimulai dari sekarang, ke depan akan terus melakukan impor."
Sementara itu, untuk jangka panjang, lanjut dia, pemerintah tinggal mengelola hasil dari berbagai program yang sudah dijalankan pada jangka pendek dan jangka menengah."Jadi, itu tugas para menteri, harus membuat dan mengatur program dengan baik daripada memikirkan Pemilu 2014," tegas Hermanto. fdl/SM/WP
http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/132952
Tidak ada komentar:
Posting Komentar