Stok Pupuk Bersubsidi Dilipatgandakan

11 November 2013

JAKARTA – Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), Arifin Tasrif, berjanji akan melipatgandakan ketersediaan pupuk bersubsidi pada musim tanam yang mundur November tahun ini hingga Maret 2013. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan petani yang diperkirakan meningkat.

Arifin mengatakan musim tanam tahun ini mundur dari Oktober menjadi November sehingga diperkirakan permintaan pupuk, terutama yang bersubsidi, meningkat mulai bulan ini.

Untuk menghadapi lonjakan permintaan, pihaknya telah meningkatkan stok di atas ketentuan Menteri Pertanian Nomor 69 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013.

Ia mengatakan total posisi stok pupuk bersubsidi per 7 November 2013 mencapai 1,878 juta ton atau 428 persen dari ketentuan stok sebesar 332.158 ton. Stok tersebut berada di lini I, yaitu gudang pabrik sebesar 459.527 ton dan lini II/III, yaitu gudang di provinsi dan kabupaten sebanyak 1,42 juta ton.

Arifin mencontohkan ketentuan stok urea sesuai Permentan tersebut pada November hanya 131.538 ton, namun posisi stok pupuk urea mencapai 690.910 ton di lini II/III yang siap distribusi hingga lini IV, yaitu tingkat gudang di kecamatan dan kios pengecer.

Demikian pula dengan stok pupuk majemuk, yaitu NPK, yang mencapai 339.822 ton, sementara ketentuan stok berdasarkan Permentan hanya 93.600. Pupuk bersubsidi lainnya ialah SP-36, ZA, dan pupuk organik, juga di atas ketentuan stok. "Rata-rata stok pupuk bersubsidi di atas 200 persen dari ketentuan stok," kata Arifin.

Stok pupuk SP-36 mencapai 128.230 ton di gudang provinsi/kabupaten dengan ketentuan stok hanya 32.919 ton. Sementara stok ZA mencapai 166.465 ton dari ketentuan stok sebesar 39.001 ton, dan stok pupuk organik mencapai 94.599 ton dari ketentuan stok 35.100 ton.

Dirut PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC), Bambang Tjahjono, menambahkan pihaknya melakukan kontrol yang sangat ketat untuk mengantisipasi kebocoran atau penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi, khususnya di wilayah Jawa Barat yang menjadi tanggung jawabnya.

"Kantongnya dibuat khusus, ada nama distributornya, sehingga kalau ada penyelewengan, diketahui sumbernya," ujar Bambang.

Menurut dia, selama ini, pasokan dan alokasi pupuk bersubidi lebih dari cukup. Dengan pengawasan dan kontrol yang ketat, kata dia, tahun ini diperkirakan serapan pupuk urea bersubsidi di Jawa Barat hanya 520 ribu dari alokasi 720 ribu ton.

Benih Dikhawatirkan

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Rusman Heriawan, menilai ketersediaan pupuk bersubsidi untuk menghadapi musim tanam Oktober 2013–Maret 2014 nisbi aman.

"Yang mengkhawatirkan justru pengadaan di benih karena keberhasilan panen bukan hanya pada ketersediaan pupuk, tapi juga benih," ucap dia.
Oleh karena itu, ia mendukung rencana Kementerian BUMN menggabungkan BUMN yang mengelola benih dalam PIHC sehingga terintegrasi tanggung jawab pengadaan bibit dan pupuk dalam satu induk perusahaan. Ant/aan/E-3

http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/133111